ASNLF.Malaja

ASNLF: Lembaga Wali Nanggroe Bukan Lembaga Wali Negara

Banda Aceh - Terkait dengan adanya pemberitaan yang simpang siur tentang kontroversial rancangan qanun Wali Nanggroe, sekretariat Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF) merilis siaran pers yang juga sebagai penjelasan resminya agar informasi yang diterima oleh publik menjadi berimbang. Demikian tulis siaran pers ASNLF yang dikirim oleh Asnawi Ali yang diterima WartaAceh.com, Minggu (11/11/2012).

Dijelaskan bahwa tidak tidak ada hubungan apapun antara Lembaga Wali Negara yang merujuk pada sejarah dan budaya bangsa Aceh, dimana terakhir dipegang oleh almarhum Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan lembaga Wali Nanggroe produk Helsinki yang sedang dipersengketakan oleh banyak pihak di Aceh akhir-akhir ini.

Menurut ASNLF bahwa Wali Negara adalah jabatan yang tak dapat dilepaskan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan kedaulatan Negara Aceh. Hal tersebut sangat bertentangan dengan rumusan lembaga Wali Nanggroe untuk memilih seorang pemimpin adat, sebagaimana tertuang dalam qanun lembaga tersebut. Sehingga kedua istilah ini tidak dapat disetarakan ataupun disama-artikan.

Lalu ASNLF menambahkan, atas dasar hukum apa, oleh siapa, dimana dan kapan Malik Mahmud Al Haytar diangkat sebagai Wali Nanggroe, sebagaimana tertulis dalam qanun tersebut. Bahkan, ia tidak memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Apalagi ia secara terang-terangan telah melanggar amanah perjuangan kemerdekaan Aceh.

”Menyetarakan Wali Nanggroe dalam NKRI dengan Wali Negara Aceh Merdeka adalah sungguh suatu tindakan manipulasi untuk memutar balikkan fakta sejarah perjuangan bangsa Aceh. Oleh karena itu, ASNLF sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Lembaga Wali Nanggroe tersebut, apalagi lembaga itu bila hanya untuk memuaskan kepentingan segelintir elit politik dengan menghambur-hamburkan uang rakyat,” tunding ASNLF diakhir siaran persnya.[]